Takengon — Tenaga kesehatan (nakes) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Datu Beru Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, membantah keras tudingan sejumlah organisasi mahasiswa yang menyebut aksi mogok kerja nakes ditunggangi oleh kepentingan salah satu pejabat.
Perwakilan nakes menegaskan, perjuangan menuntut perbaikan sistem jasa pelayanan dan kesejahteraan sudah dilakukan sejak awal Direktur RSUD Datu Beru saat ini menjabat, hampir lima tahun terakhir.
“Kami membantah tudingan bahwa aksi ini ditunggangi pejabat. Organisasi mahasiswa tersebut tidak pernah mengetahui bagaimana perjuangan ini kami mulai. Sejak direktur saat ini menjabat, kami sudah empat kali melakukan aksi demonstrasi, namun tidak pernah ada itikad baik untuk memperbaiki jasa pelayanan kami,” ujar salah satu nakes, Sabtu (25/1/2026).
Menurut mereka, aksi mogok kerja dilakukan karena berbagai tuntutan yang selama ini disuarakan tidak pernah mendapat respons serius dari manajemen rumah sakit. Bahkan hingga mogok kerja dilaksanakan, pihak manajemen dinilai tetap mengabaikan aspirasi nakes.
Nakes juga mengungkapkan kondisi kesejahteraan yang memprihatinkan, khususnya bagi pegawai P3K paruh waktu. Dalam tuntutan mereka, disebutkan bahwa gaji yang diterima hanya berkisar antara Rp300 ribu hingga Rp500 ribu per bulan.
“Gaji P3K paruh waktu kami hanya Rp300 sampai Rp500 ribu. Sementara kami tahu, pendapatan rumah sakit kebanggaan masyarakat Gayo ini bisa mencapai sekitar Rp12 miliar per bulan. Tapi setiap kali kami tanyakan, tidak pernah ada transparansi keuangan dari direktur,” ungkapnya.
Selain persoalan kesejahteraan, nakes mengaku kelelahan secara fisik dan mental akibat beban kerja tinggi dan minimnya perlindungan. Mereka menyebut sering menghadapi risiko kekerasan, komplain berlebihan dari pasien maupun keluarga pasien, hingga intimidasi dalam menjalankan tugas pelayanan kesehatan.
“Kami sudah sangat lelah. Kami selalu berjibaku melayani masyarakat Aceh Tengah, tapi risiko kekerasan, intimidasi, dan tekanan kami terima hampir setiap waktu,” tambahnya.
Lebih jauh, nakes juga menyoroti dugaan praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) yang dinilai sudah masif di lingkungan manajemen RSUD Datu Beru. Mereka berharap kondisi tersebut dapat segera dibenahi oleh pihak berwenang.
Para nakes mengaku sangat prihatin dengan kondisi rumah sakit yang menyandang nama pahlawan Gayo, Datu Beru.
“Sangat disayangkan rumah sakit ini memakai nama ‘Datu Beru’, seorang pahlawan, tapi anak cucunya seakan kelaparan di rumahnya sendiri,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen RSUD Datu Beru Takengon belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan dan pernyataan para tenaga kesehatan tersebut. **
