Banda Aceh — Sekretaris Daerah Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (BEMNUS) Provinsi Aceh, Asraf, mengeluarkan pernyataan keras terkait dugaan praktik monopoli komoditas getah yang mengancam kedaulatan ekonomi rakyat Aceh. Ia menegaskan bahwa segala bentuk upaya penguasaan sumber daya daerah oleh kelompok kepentingan harus dilawan dengan tegas dan dibongkar hingga ke akarnya.
Menurut Asraf, situasi yang terjadi saat ini bukan sekadar dinamika biasa dalam tata kelola industri, melainkan indikasi kuat adanya skenario sistematis untuk mengendalikan mata rantai ekonomi getah demi kepentingan segelintir pihak.
“Banyak indikasi bahwa ada percobaan monopoli getah di Aceh. Dugaan kami, terdapat perusahaan yang terafiliasi dengan oknum Pemerintah Provinsi Aceh yang berupaya menguasai komoditas getah secara terstruktur, masif, dan sistematis. Ini bukan isu kecil—ini ancaman serius terhadap kedaulatan ekonomi rakyat,” tegas Asraf dengan nada tinggi.
Ia menegaskan bahwa pernyataan publik ini bukan sekadar opini, melainkan didasari oleh fakta kebijakan terbaru yang dinilai sarat kepentingan.
“Pernyataan ini saya sampaikan berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan BPHL pada tanggal 5 November lalu, suatu kebijakan yang dengan terang-terangan tidak berpihak kepada masyarakat dan berpotensi melumpuhkan perekonomian petani serta pelaku usaha getah di Aceh,” ujarnya.
Lebih jauh, Asraf menegaskan komitmen penuh BEMNUS Aceh untuk membongkar dugaan persekongkolan bisnis yang berbahaya bagi masa depan ekonomi daerah.
“Kami berkomitmen untuk mengusut tuntas dugaan persekongkolan jahat dalam perdagangan getah di Provinsi Aceh. Kami memiliki bukti konkret terkait dugaan praktik mafia ini, dan kami siap membuka serta menyerahkannya kepada publik dan aparat penegak hukum,” tegasnya lantang.
Asraf juga mengecam keras watak kekuasaan yang anti-kritik, anti-dialog, dan menggunakan pendekatan otoriter dalam pengelolaan kebijakan publik.
“Kami menolak keras praktik otoritarianisme dalam tubuh Pemerintah Aceh. Pemerintahan yang sehat harus bertumpu pada asas praduga tak bersalah, asas pembinaan, serta prinsip transparansi. Kebijakan negara harus berada di atas kepentingan rakyat, bukan di bawah tekanan oligarki atau mafia komoditas,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa BEMNUS Aceh tidak akan mundur selangkah pun dalam memperjuangkan marwah dan hak rakyat Aceh.
“Kami akan terus mengejar dan membongkar mafia getah yang menyusup ke dalam struktur kekuasaan. Tidak boleh ada satu pun aktor yang bermain di ruang gelap, memanipulasi regulasi, dan mematikan ruang hidup ekonomi masyarakat. Jika perlu, kami akan turun ke jalan dan menggerakkan kekuatan mahasiswa serta elemen rakyat,” pungkasnya.
BEMNUS Aceh menyerukan konsolidasi luas antara mahasiswa, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat sipil untuk membentuk barisan perlawanan terhadap segala bentuk monopoli, oligarki ekonomi, dan penyimpangan kekuasaan.
“Aceh tidak boleh dikuasai mafia. Kedaulatan ekonomi rakyat adalah harga mati.” Tutup Asraf
